 |
| SMP Negeri 14 Cilegon. (Foto: Istimewa) |
JAGATANTERO.COM, CILEGON| Proyek pembangunan SMP Negeri 14 Cilegon yang terletak di lingkungan Kedawung, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Citangkil, tampaknya tidak berjalan mulus. Meskipun konstruksi gedung telah selesai, sejumlah persoalan masih menyisakan ketidakpuasan, khususnya bagi para pekerja yang terlibat.
Tercatat ada sekitar 30 pekerja konstruksi belum menerima upah mereka dari kontraktor pelaksana yang bertanggung jawab atas proyek ini. Salah satu pekerja, Eka Fadli mengungkapkan bahwa selama satu bulan bekerja, ia belum mendapatkan kepastian terkait pembayaran upah dari pihak kontraktor atau pengusaha.
"Upah kerja saya belum dibayarkan hingga saat ini. Alasannya, pemerintah sedang mengalami defisit anggaran, kalau saya mah tidak tahu menahu kalau soal itu, karena saya mah kuli (Pekerja-red)," ujar Eka Fadli saat dimintai keterangan.
Masalah ini semakin pelik karena pembangunan SMPN 14 Cilegon sebenarnya telah rampung hampir satu bulan yang lalu Desember 2014. Namun, kontraktor yang bertanggung jawab tampaknya meninggalkan berbagai polemik.
"Sejak pekerjaan selesai, upah kami belum juga dibayarkan. Bahkan, akses jalan lingkungan yang rusak akibat proyek ini juga tidak diperbaiki hingga sekarang," tambah Eka dengan nada kecewa.
Selain masalah upah, warga sekitar juga mengeluhkan kerusakan jalan yang ditimbulkan selama proses pembangunan. Akses jalan yang menjadi jalur utama warga kini mengalami kerusakan cukup parah, namun belum ada langkah perbaikan dari pihak terkait.
Permasalahan ini memunculkan pertanyaan besar terkait tanggung jawab pihak kontraktor terhadap kesejahteraan pekerja dan dampak lingkungan sekitar. Hingga saat ini, PT Sakha Karya Pratama belum dapat dihubungi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.
Dengan anggaran yang cukup besar, semestinya proyek ini tidak menyisakan masalah seperti upah yang belum dibayar atau kerusakan infrastruktur sekitar. Pemerintah daerah diharapkan segera turun tangan untuk menyelesaikan polemik ini, baik dengan memastikan pembayaran upah pekerja maupun memperbaiki akses jalan lingkungan warga yang rusak. (MM/Red)