 |
| Gabungan dari aliansi reformasi banten menggeruduk dua kantor kepala dinas provinsi banten, (Senin 13/1/2025). |
JAGATANTERO.COM, SERANG| Puluhan massa gabungan dari aliansi reformasi banten menggeruduk dua kantor kepala dinas provinsi banten, mereka melakukan aksi unjuk rasa ( UNRAS) untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait adanya dugaan permainan semata terkait metode E- katalog konstruksi.
Diketahui, lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) mengeluarkan aturan lembaga tentang cara penyelenggaraan katalog elektronik nomor 22 tahun 2022.
" prinsipnya berdasarkan analisa kami aturan atau kebijakan tersebut lebih dari pada belanja barang secara elektronik atau lebih dikenal dengan E-purchasing lebih banyak dari pada pengadaan barang sudah umum dan mudah didapat kan seperti elektronik mebeler sekolah, buku, alat kendaraan dan lain-lain bukan pekerjaan konstruksi yang mana lebih banyak item- item di dalamnya," ungkap Ketua LSM Tikam, Dani dalam orasinya, (Senin 13/1/2025).
" menurut analisa kami dengan menunjukkan calon penyedia jasa konstruksi dengan E- katalog yang rawan dengan korupsi, sebagai contoh pekerjaan konstruksi peningkatan jalan pejabat pembuat komitmen (PPK)menunjuk calon penyedia secara langsung tanpa proses seleksi seperti tender yang bersertifikat badan usaha, merupakan syarat wajib bagi penyedia dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang mana dikeluarkan oleh LSBU-Lembaga sertifikat badan usaha yang di akreditasi oleh LPJK,"sambungnya.
Menurut dani melakukan metode E- katalog konstruksi rawan akan KKN karena tidaK adanya transparansi atau terbuka, beda halnya dengan metode tender terbuka.
"menurut analisa kami, seharusnya untuk kegiatan konstruksi lebih baik dengan metode tender terbuka atau secara lelang," tegas dia.
Lanjut Dani, dengan sebagaimana diatur pada keputusan kepala LKPP No 122 tahun 2022.PPK/PP dapat memilih salah satu dari dua( Dua) fitur aplikasi yang telah tersedia, yaitu fitur "negosiasi harga atau fitur"mini kompetisi"
" pada prinsipnya, penggunaan kedua fitur ini memiliki tujuan dan fungsi yang sama, yaitu mengoreksi harga tayang Produk, dan berdasarkan menurut analisa kami, Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melakukan dari beberapa paket pekerjaan konstruksi yang diduga secara paksa melalui metode E- katalog untuk menghindari lelang tender terbuka yang mana diduga untuk pekerjaan -pekerjan tersebut juga spesifikasi dan volume pekerjaannya dilakukan menggunakan metode E-katalog karena menurut analisa kami akan terjadi gagal beli pada proses aplikasi dilapangan nantinya,"katanya.
Bukan hanya itu saja, kata Ketua LSM TIKAM, Dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Banten telah melakukan dari beberapa paket pekerjaan yang diduga telah terjadi adanya Indikasi Persekongkolan antara pihak Dinas dan pihak penyedia
" pada paket-paket tersebut, di duga adanya Indikasi dugaan modus persekongkolan permainan semata,"tukasnya.
Dengan melakukan metode E-katalog tersebut, pihaknya menduga itu merupakan sebagai modus PPK dan penyedia untuk memuluskan dan memenangkan salah satu penyedia dengan tidak melalui proses lelang, PPK tinggal klik atau memilih penyedia dengan secara langsung
" jelas hal tersebut sangatlah tidak adanya tranparansi dan diduga modus operandi yang dilakukan oleh kedua belah pihak,"ujarnya. (*/Eka/Red)